KPU Uji Publik Dua Peraturan Pilkada Serentak

Pilkada serentak 2017 yang dilakukan di seluruh daerah di Indonesia dilakukan dengan menerapkan Peraturan KPU (PKPU) pada beberapa daerah khusus yang mempunyai kekhususan untuk memberikan kebutuhan daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan uji publik terhadap dua Peraturan KPU (PKPU) yang akan digunakan pada masa Pilkada Serentak pada 2017. Peraturan tersebut akan dilaksanakan pada lima daerah khusus antara lain Papua, Papua Barat, DIY, Jakarta, dan Aceh. Pemberlakuan peraturan di lima daerah ini disebabkan karena mekanisme pembentukan kepala daerah yang tidak ada kepala daerah seperti DYI.

Sebelumnya, KPU telah menggelar dua kali uji publik atas lima PKPU lain, pertama pada 14 Maret 2016 membahas draft PKPU program tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan menjadi PKPU Nomor 3 Tahun 2016. Serta pada 18 April 2016 menguji publikkan empat PKPU lain yaitu PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan, PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan, PKPU Nomor 7 tentang Kampanye serta PKPU Nomor 10 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Peraturan PKPU yang akan diuji, pertama adalah perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kedua, PKPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat.

Husni menyebutkan aturan kekhususan sangat penting diatur dalam PKPU, sebab KPU berpedoman pada undang-undang pembentukan provinsinya masing-masing dalam mengatur proses pemilihan kepala daerah.

KPU juga telah menggelar rapat terbuka uji publik rancangan perubahan PKPU tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih, serta PKPU tentang pemilihan di daerah otonomi khusus (otsus) bersama perwakilan partai politik, aktivis kepemiluan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepemiluan, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan perguruan tinggi serta masyarakat.

sumber: Okezone

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s