Ahok Gugat UU Pilkada 2016 ke Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang baru disahkan tahun ini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu penggugat adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang mengharapkan adanya pengujian UU Pilkada 2016 tersebut.

Gugatan ke MK dapat dilakukan oleh siapa saja yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, hal ini terdapat pada pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Yang berhak mengajukan gugatan tersebut adalah perorangan, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, dan kesatuan masyarakat hukum sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU.

Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahuddin, mengungkapkan secara normatif Ahok mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU. Jadi menurutnya tidak akan muncul masalah dalam hal kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon di MK.

Bahkan ketika Ahok mengucapkan sumpah jabatan sebagai gubernur, Ahok telah berjanji akan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya sehingga seharusnya Ahok menjalankan seluruh pasal yang terdapat di dalam UU. UU itu harus dianggap sebagai produk rakyat melalui wakil mereka di DPR dan melalui Presiden yang telah mereka pilih. Adapun pasal yang digugat Ahok ke MK yaitu terkait cuti bagi calon petahana.

Ahok yang ingin maju kembali pada Pilkada DKI 2017, merasa keberatan lantaran waktu cuti yang diatur berbarengan dengan masa penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI 2017. Berdasarkan UU tersebut, masa cuti untuk Pilkada 2017 dimulai pada 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, atau sekitar empat bulan.

Ketua MK Arief Hidayat sebelumnya, mengaku telah menerima gugatan yang diajukan Ahok. Namun, gugatan tersebut belum teregistrasi lantaran berkas yang diajukan belum lengkap. Sehingga, laporan tersebut belum bisa ditindaklanjuti.

Arief menilai, bahwa aturan di dalam UU Pilkada baru sudah sesuai dengan putusan MK sebelumnya. Dalam pertimbangannya, MK tak ingin bahwa calon petahana sewenang-wenang memanfaatkan posisinya sebagai kepala daerah apabila mencalonkan diri kembali.

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menuturkan, aturan pencalonan bagi petahana saat ini lebih ringan daripada yang diatur di dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Saat itu, ada kewajiban calon petahana mundur enam bulan sebelum tahap pencoblosan.

sumber: Kompas

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s