Ahok dan Mahar Parpol

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah memutuskan maju melalui jalur partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Partai politik yang memutuskan untuk mengusung Ahok antara lain Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, Ahok juga maju melalui jalur partai politik diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Gerindra. Ahok merasa senang karena dirinya tidak perlu mendekati partai dan memberi mahar demi mendapat dukungan. Ahok menyatakan bahwa saat itu partai yang mendukungnya merasa butuh untuk mempertontonkan kepala daerah yang sudah terbukti tidak menggunakan mahar.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2012 itu, pasangan Jokowi-Ahok diusung oleh PDI-P dan Gerindra. Jokowi saat itu merupakan Wali Kota Surakarta dan Ahok pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Dasar dukungan partai politik bukan lagi dengan mahar, melainkan dengan melihat kinerja seseorang. Ahok menjelaskan hal inilah yang membuat Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar akan mengusungnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ahok menceritakan, dahulu pandangan warga tentang politisi sangat buruk. Politikus harus mendatangi partai dan memberi mahar untuk meraih dukungan. Padahal, tidak ada partai politik yang meminta mahar untuk mengajukan seseorang pada Pilkada.

Mengenai dana kampanye, Ahok tak memungkiri membutuhkan banyak dana untuk berkampanye. Ahok merasa diuntungkan karena tak perlu mengeluarkan biaya sebagai modal kampanyenya.

Partai politik pengusung Ahok telah berjanji akan menyumbang dana kampanye bagi pemenangan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan perseorangan serta korporasi atau perusahaan menyumbang dana kampanye bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Sumbangan harus diberikan lengkap dengan identitas, nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta sumber dana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, perseorangan maksimal memberi sumbangan sebesar Rp 75 juta. Sedangkan korporasi maksimal menyumbang sebesar Rp 750 juta. Sumbangan tersebut nantinya akan diaudit oleh kantor akuntan publik yang telah bekerja sama dengan KPU DKI Jakarta.

Selain dengan sumbangan anggota partai, Ahok memiliki cara lain untuk mengumpulkan dana kampanye. Caranya dengan menarik uang dari orang-orang yang hadir saat kampanyenya. Baik itu dengan membeli tiket, kaos, merchandise, dan lain-lain.

sumber: Kompas

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s