Penggusuran Hilangkan Suara Warga Miskin di Pilgub DKI

Ratusan warga miskin kota yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin
Kota (JRMK) mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta
Pusat. Mereka mendesak DPP PDIP tidak mengusung Basuki T Purnama (Ahok)
dalam Pilgub DKI 2017.

Koordinator aksi dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Agung mengatakan bahwa penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI menunjukkan bahwa warga miskin tidak diberikan suara untuk berdialog dengan Ahok. Mereka menganggap bahwa penggusuran yang selama ini dilakukan oleh Ahok disinyalir sebagai alat untuk menghilangkan suara warga miskin yang tinggal di Jakarta. Mereka menilai cara tersebut akan menghilangkan hak pilih warga miskin di wilayah Ibu Kota dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.

Koordinator massa JRMK, Agung, ketika berunjuk rasa di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, mengatakan bahwa calon petahana dalam Pilgub DKI sering tidak membuka dialog dengan warga yang hendak digusur dan selalu merendahkan masyarakat miskin. Bahkan, mereka mengatakan bahwa Ahok tidak pernah berani datang langsung ke kampung untuk bicara langsung dengan warga.

Sebelumnya, ratusan massa JRMK melakukan aksi damai dengan menyampaikan aspirasi mengenai Pilgub DKI di kantor DPP PDIP. Mereka meminta kepada PDIP yang dianggap sebagai partainya wong cilik bisa memilih orang yang tepat untuk memimpin Jakarta.

sumber: Okezone

Status Pelaporan Ahok di Sidang Pengujian UU Pilkada Dipertanyakan

Ahok telah mengajukan uji materi perkara pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terkait cuti kampanye ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai pelaporan uji materi perkara pengujian Undang-Undang Pilkada mengenai cuti selama masa kampanye dipertanyakan apakah Ahok juga mengajukan uji materiil sebagai pribadi atau sebagai gubernur.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, mengungkapkan argumentasi konstitusional yang disampaikan Ahok untuk mengajukan uji materi ini sangat lemah, dalam Pasal 70 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang digugat gubernur petahana (Ahok) sudah sangat sesuai dengan UU, konstitusi, dan UUD 1945. Dalam ayat itu dijelaskan tentang aturan bahwa petahana harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya selama masa kampanye.

Ini berati akan sangat berbahaya apabila Ahok sebagai petahana tidak mengambil cuti saat masa kampanye. Mengingat dapat memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya sebagai pejabat negara. Akan sulit untuk bersosialisasi bagi calon penantang petahana pada masa kampanye karena semua peralatan pelaksanaan kampanye sebagian besar dilaksanakan oleh KPU yang terancam terkena sanksi kampanye di luar jadwal. Dan jika Ahok tidak cuti akan sulit bagi masyarakat untuk membedakan apakah Ahok berkampanye sebagai calon petahana atau sebagai kepala yang aktif.

sumber: Okezone

KPU Uji Publik Dua Peraturan Pilkada Serentak

Pilkada serentak 2017 yang dilakukan di seluruh daerah di Indonesia dilakukan dengan menerapkan Peraturan KPU (PKPU) pada beberapa daerah khusus yang mempunyai kekhususan untuk memberikan kebutuhan daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan uji publik terhadap dua Peraturan KPU (PKPU) yang akan digunakan pada masa Pilkada Serentak pada 2017. Peraturan tersebut akan dilaksanakan pada lima daerah khusus antara lain Papua, Papua Barat, DIY, Jakarta, dan Aceh. Pemberlakuan peraturan di lima daerah ini disebabkan karena mekanisme pembentukan kepala daerah yang tidak ada kepala daerah seperti DYI.

Sebelumnya, KPU telah menggelar dua kali uji publik atas lima PKPU lain, pertama pada 14 Maret 2016 membahas draft PKPU program tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan menjadi PKPU Nomor 3 Tahun 2016. Serta pada 18 April 2016 menguji publikkan empat PKPU lain yaitu PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan, PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan, PKPU Nomor 7 tentang Kampanye serta PKPU Nomor 10 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Peraturan PKPU yang akan diuji, pertama adalah perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kedua, PKPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat.

Husni menyebutkan aturan kekhususan sangat penting diatur dalam PKPU, sebab KPU berpedoman pada undang-undang pembentukan provinsinya masing-masing dalam mengatur proses pemilihan kepala daerah.

KPU juga telah menggelar rapat terbuka uji publik rancangan perubahan PKPU tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih, serta PKPU tentang pemilihan di daerah otonomi khusus (otsus) bersama perwakilan partai politik, aktivis kepemiluan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepemiluan, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan perguruan tinggi serta masyarakat.

sumber: Okezone

Tak Ada Calon Independen di Pilkada 2017, Tugas KPU DKI Jadi Lebih Ringan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah memastikan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 tak diikuti satu pun calon perseorangan. Sebanyak delapan nama bakal calon gubernur perseorangan yang mendatangi KPU DKI pada 3-7 Agustus 2016 dinyatakan tak memenuhi syarat pencalonan.

Absennya calon independen pada Pilgub DKI 2017 akan membuat tugas KPU menjadi lebih ringan. KPU DKI tak perlu repot-repot melakukan verifikasi faktual untuk memastikan dukungan yang diberikan warga kepada satu pasang bakal calon gubernur dari perseorangan, ungkap Ketua KPU DKI, Soemarno.

Dari delapan nama bakal cagub independen, tiga bakal cagub di antaranya tidak memiliki bakal calon wakil gubernur. Hal seperti ini terjadi diduga karena belum adanya sosialisasi mengenai persyaratan calon independen. Soemarno menyangkal hal ini, dia mengungkapkan KPU DKI sudah melakukan sosialisasi secara masif mengenai persyaratan calon independen secara luas.

Sumarno menambahkan, hal seperti ini sudah diinformasikan sangat luas kepada calon independen Pilkada DKI 2017 dan menurutnya bakal cagub pun sudah paham. Hanya saja, mereka tidak memiliki dukungan yang disyaratkan.

Dengan ketiadaan calon independen tersebut, tahapan Pilkada DKI 2017 tinggal menunggu pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur di jalur partai politik pada 21-23 September 2016.

sumber: Okezone

PDI-P Dukung Ahok-Djarot pada Pilkada DKI 2017

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga saat ini masih terus membahas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mereka usung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, ada tiga opsi partai PDI-P untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Hasto mengungkapkan opsi yang akan diusung oleh partai PDI-P yaitu, opsi pertama adalah mendukung incumbent Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan Pak Djarot (Djarot Saiful Hidayat.

Kemudian, opsi kedua dilakukan dengan melaksanakan proses penjaringan. Hasto mengutarakan bahwa PDI-P menghargai semua pihak yang telah mendaftar dan mengikuti penjaringan di DPD PDI-P DKI Jakarta serta DPP PDI-P. DPP PDI-P telah mengerucutkan enam nama pendaftar yang lolos fit and proper test. Nama kandidat tersebut akan diberikan kesempatan untuk bersosialisasi yang nantinya hasilnya akan diukur dengan instrumen-instrumen survei.

Opsi ketiga adalah pilihan di luar opsi pertama dan kedua. Opsi ketiga ini bisa saja muncul sebuah skenario yang menciptakan kejutan. Sebab, DKI Jakarta merupakan pusat semua pergerakan politik sehingga ada agenda strategis ke depannya terkait pasangan calon tersebut.

Hingga kini, PDI-P belum memutuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Adapun koalisi kekeluargaan yang digagas bersama enam partai lainnya juga masih tahap penjajakan.

sumber: Kompas

Ahok Gugat UU Pilkada 2016 ke Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang baru disahkan tahun ini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu penggugat adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang mengharapkan adanya pengujian UU Pilkada 2016 tersebut.

Gugatan ke MK dapat dilakukan oleh siapa saja yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, hal ini terdapat pada pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Yang berhak mengajukan gugatan tersebut adalah perorangan, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, dan kesatuan masyarakat hukum sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU.

Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahuddin, mengungkapkan secara normatif Ahok mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU. Jadi menurutnya tidak akan muncul masalah dalam hal kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon di MK.

Bahkan ketika Ahok mengucapkan sumpah jabatan sebagai gubernur, Ahok telah berjanji akan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya sehingga seharusnya Ahok menjalankan seluruh pasal yang terdapat di dalam UU. UU itu harus dianggap sebagai produk rakyat melalui wakil mereka di DPR dan melalui Presiden yang telah mereka pilih. Adapun pasal yang digugat Ahok ke MK yaitu terkait cuti bagi calon petahana.

Ahok yang ingin maju kembali pada Pilkada DKI 2017, merasa keberatan lantaran waktu cuti yang diatur berbarengan dengan masa penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI 2017. Berdasarkan UU tersebut, masa cuti untuk Pilkada 2017 dimulai pada 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, atau sekitar empat bulan.

Ketua MK Arief Hidayat sebelumnya, mengaku telah menerima gugatan yang diajukan Ahok. Namun, gugatan tersebut belum teregistrasi lantaran berkas yang diajukan belum lengkap. Sehingga, laporan tersebut belum bisa ditindaklanjuti.

Arief menilai, bahwa aturan di dalam UU Pilkada baru sudah sesuai dengan putusan MK sebelumnya. Dalam pertimbangannya, MK tak ingin bahwa calon petahana sewenang-wenang memanfaatkan posisinya sebagai kepala daerah apabila mencalonkan diri kembali.

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menuturkan, aturan pencalonan bagi petahana saat ini lebih ringan daripada yang diatur di dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Saat itu, ada kewajiban calon petahana mundur enam bulan sebelum tahap pencoblosan.

sumber: Kompas

Penjelasan Ahok soal Uji Materi UU Pilkada ke MK

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mengenai uji materi (judicial review) ini Ahok menyatakan bahwa langkah yang dia lakukan merupakan langkah yang sesuai dengan konstitusi dan menghormati UU yang ada. Ahok menginginkan pasal yang mengatur calon petahana wajib cuti selama masa kampanye diubah.

Ahok menyatakan bahwa ia telah menghormati UU dengan menjadi kepala daerah yang menghormati konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi adalah melakukan uji materi (judicial review) untuk memastikan apakah yang dilakukan bertentangan dengan konstitusi dasar. Ahok menginginkan ada tafsiran baru yang menjembatani apabila ada petahana yang tidak ingin mengajukan cuti.

“Saya melaksanakan konstitusi, di konstitusi disebutkan orang yang bisa melakukan judicial review orang yang berkaitan secara langsung, saya dukung petahana harus cuti, tapi maksud saya harus ada satu tafsiran yang sama, yang bisa menjembatani MK. Lebih penting saya bekerja 3 bulan, Kamu mau sia-siakan 3 bulan?” ucap Ahok.

Ahok mengungkapkan tidak bisa begitu saja mempercayakan pengawalan APBD 2017 DKI kepada PNS yang akan ditunjuk Mendagri ketika dia cuti 3 bulan. Ahok berharap MK segera memanggil proses ini sebelum 19 September.

Ahok menegaskan tidak akan kampanye dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Dia berjanji menjaga netralitasnya dan tidak akan memanfaatkan jabatannya dengan tidak akan memanfaatkan RT-RW atau memberi bantuan ke yayasan.

sumber: Liputan 6