Hasil Survei Kinerja Ahok Jelang Pilgub DKI 2017

Suhu perpolitikan di DKI Jakarta dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 semakin memanas. Beberapa partai politik sudah mulai mendeklarasikan masing-masing nama calon gubernur.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah memastikan tidak akan mendukung petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Hingga saat ini PKS masih terus mencari pasangan yang berpotensi kuat untuk mengalahkan Ahok.

Presiden PKS, Sohibul Iman, mengungkapkan untuk mencari calon yang kuat melawan Ahok, PKS juga ingin mendorong terwujudnya demokrasi yang berkualitas pada Pilgub DKI 2017. Partai PKS terus menjalin komunikasi dengan partai-partai kuat seperti Partai Gerindra yang sudah menyatakan mengusung Sandiaga Uno, dan partai-partai lainnya.

Begitu juga dengan relawan pro Mega menolak dengan tegas petahana Ahok untuk menjadi Gubernur DKI 2017. Mereka mengungkapkan bahwa untuk menjadi pemimpin tidak harus selalu mengumbar kata-kata kasar yang cenderung kotor, karena hal tersebut sangatlah tidak pantas diucapkan oleh seorang kepala daerah.

Menjelang pendaftaran calon untuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Populi Center mengungkapkan hasil survei elektabilitas masing-masing calon gubernur. Peneliti Populi Center Nona Evita menyebutkan, survei yang melibatkan 400 responden dari sejumlah wilayah di Jakarta. Tercatat sebanyak 22 persen masyarakat Jakarta menyatakan tidak puas dengan kinerja Pemprov DKI dalam setahun belakangan ini.

Hasil survey ini menunjukkan ketidakpuasan warga dalam kinerja Ahok berdasarkan apa yang dilakukan, seperti pengusuran di berbagai wilayah Ibu Kota. Hasil survei ini bertujuan melihat peta politik di Pilgub DKI 2017 menjelang pendaftaran pasangan calon dari partai politik.

sumber: Okezone

Visi Kepemimpinan Sandiaga Uno untuk Pilkada 2017

Pendaftaran calon gubernur akan dibuka pada 19 hingga 21 September 2016 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Selain Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang cukup membuat heboh dengan pengajuan uji materiil Pilkada 2017 terkait cuti kampanye, nama Sandiaga Salahudin Uno yang belakangan aktif memperkenalkan diri ke tengah-tengah masyarakat Jakarta jelang pencalonannya, dipastikan akan menjadi salah satu calon yang mendaftarkan diri menjadi DKI 1.

Visi kepemimpinan yang diusungnya Sandiaga adalah “menata tanpa air mata dan membangun tanpa duka”. Hal tersebut menjadi antitesa dari kepemimpinan Gubernur Petahana yang kini berkuasa.

Sandiaga menyatakan akan mengembalikan fokus pemprov untuk seluruh warga Jakarta, apa yang dirasakan mereka, mengenai perbaikan, mengenai pendekatan, mengenai karakter, serta menata Jakarta tanpa air mata, membangun tanpa ada duka.

Dalam upaya blusukannya ke 267 kelurahan di Jakarta, Sandi memang fokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Sandi memaparkan bahwa Pemprov DKI gagal fokus dalam menata kesejahteraan warga Jakarta, mengatasi pengangguran, dan menurunkan biaya hidup masyarakat. Jika nanti terpilih menjadi gubernur DKI, Sandi akan membuat entrepreuneurship-entrepreuneurship center di setiap kecamatan dan mengadakan pelatihan-pelatihan. Kerja sama ini akan dilakukan dengan teman-teman di HIPMI, Kadin, komunitas, perguruan tinggi, sehingga akan banyak masyarakat yang bukan lagi mencari tapi menciptakan lapangan pekerjaan.

Yang tak kalah penting soal kesejahteraan warga adalah biaya hidup yang masih relatif mahal di ibu kota. Ia menjelaskan, harga-harga pokok naik signifikan, padahal petani dan pedagang tak mendapat nilai lebih dari lonjakan tersebut. Ia mensinyalir ada rantai distribusi yang tidak transparan dan tidak berkeadilan, sehingga yang dirugikan adalah masyarakat Jakarta.

sumber: Okezone

Jelang Pilgub DKI, Masyarakat Harus Bijak Menanggapi Isu

Seiring dengan berlangsungnya Pilgub 2017 akan banyak persaingan dan isu yang beredar mengenai calon parpol yang didukung di Pilgub DKI 2017 yang berpotensi menimbulkan perpecahan antarmasyarakat. Untuk mencegah hal ini Kapolda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk bisa bersikap cerdas dalam menyikapi isu yang ada.

Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto menyatakan bahwa media massa saat ini sangat berpengaruj karena mereka dengan mudah menyampaikan aspirasi mereka. Sehingga masyarakat diharap agar pintar dalam menanggapi isu-isu yang tersebar di masyarakat, jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang dilemparkan tanpa tahu sumbernya benar atau tidak.

Panasnya persaingan di Pilgub terkadang membuat seorang publik figur berbicara hatespeech. Hal itu tentu menjadi salah satu faktor pemicu konflik. Seorang publik figur bicara hatespeech juga jadi masalah, terlebih lagi jika publik figur menjelek-jelekan yang satu dan dia merasa hebat sendiri. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk mencegah hal ini, polisi juga tidak bisa menindak pelaku hatespeech lantaran belum ada pasal yang menjelaskan hal tersebut.

Moechgiyarto menambahkan, “Terkait pelaku hatespeech ini sudah ada di ITE, dan beberapa tertentu ujungnya menghina. Orang kan semakin pintar sekarang, kalau dia menunjuk orang langsung ‘oh ini bahaya bagi saya’ makanya dia tidak menunjuk orang tertentu. Dia ngomongnya ditujukan untuk umum tapi orang sudah mengerti arahnya ke mana.”

sumber: Okezone

Rakyat Miskin Minta Cagub yang Pro Wong Cilik di Pilgub DKI 2017

Markas DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, didatangi ratusan warga Jakarta dari berbagai perkumpulan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Mereka menggelar unjuk rasa dan menuntut PDIP untuk tidak mengusung calon petahana pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta (Pilgub DKI) 2017.

Massa melakukan unjuk rasa meminta partai yang mengaku peduli “wong cilik” itu untuk tidak menjadikan Basuki Purnama alias Ahok sebagai calon Gubernur DKI yang diusung.

“Kita hanya ingin meminta kepada partai PDIP supaya memilih orang yang pro wong cilik,” ujar pengurus JRMK, Rasdullah dalam orasinya di depan kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Massa meneriakkan yel-yel “Tolak Ahok” dan juga membawa spanduk yang bertuliskan “Kami Minta PDIP Jangan Usung Ahok”, dan memakai baju bertuliskan “Bersatu Tolak Ahok Untuk Jakarta”.

Rasdullah mengungkapkan bahwa masih banyak orang yang bisa mengerti permasalah DKI selain calon petahana. Selain itu jika PDIP masih menjadi partainya wong cilik seharusnya suara massa yang tergabung dalam JRMK tersebut didengarkan.

Massa yang melakukan unjuk rasa tersebut mengaku sebagai korban penggusuran juga menyatakan penolakan terhadap Ahok sebagai calon incumbent di Pilkada Jakarta mendatang.

Selain tuntutan tersebut, JRMK juga mengusulkan konsep Jakarta yang manusiawi. Karena empat tahun belakangan ini kerap terjadi penggusuran di Ibu Kota.

sumber: Okezone

Penggusuran Hilangkan Suara Warga Miskin di Pilgub DKI

Ratusan warga miskin kota yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin
Kota (JRMK) mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta
Pusat. Mereka mendesak DPP PDIP tidak mengusung Basuki T Purnama (Ahok)
dalam Pilgub DKI 2017.

Koordinator aksi dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Agung mengatakan bahwa penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI menunjukkan bahwa warga miskin tidak diberikan suara untuk berdialog dengan Ahok. Mereka menganggap bahwa penggusuran yang selama ini dilakukan oleh Ahok disinyalir sebagai alat untuk menghilangkan suara warga miskin yang tinggal di Jakarta. Mereka menilai cara tersebut akan menghilangkan hak pilih warga miskin di wilayah Ibu Kota dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.

Koordinator massa JRMK, Agung, ketika berunjuk rasa di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, mengatakan bahwa calon petahana dalam Pilgub DKI sering tidak membuka dialog dengan warga yang hendak digusur dan selalu merendahkan masyarakat miskin. Bahkan, mereka mengatakan bahwa Ahok tidak pernah berani datang langsung ke kampung untuk bicara langsung dengan warga.

Sebelumnya, ratusan massa JRMK melakukan aksi damai dengan menyampaikan aspirasi mengenai Pilgub DKI di kantor DPP PDIP. Mereka meminta kepada PDIP yang dianggap sebagai partainya wong cilik bisa memilih orang yang tepat untuk memimpin Jakarta.

sumber: Okezone

Status Pelaporan Ahok di Sidang Pengujian UU Pilkada Dipertanyakan

Ahok telah mengajukan uji materi perkara pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terkait cuti kampanye ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai pelaporan uji materi perkara pengujian Undang-Undang Pilkada mengenai cuti selama masa kampanye dipertanyakan apakah Ahok juga mengajukan uji materiil sebagai pribadi atau sebagai gubernur.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, mengungkapkan argumentasi konstitusional yang disampaikan Ahok untuk mengajukan uji materi ini sangat lemah, dalam Pasal 70 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang digugat gubernur petahana (Ahok) sudah sangat sesuai dengan UU, konstitusi, dan UUD 1945. Dalam ayat itu dijelaskan tentang aturan bahwa petahana harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya selama masa kampanye.

Ini berati akan sangat berbahaya apabila Ahok sebagai petahana tidak mengambil cuti saat masa kampanye. Mengingat dapat memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya sebagai pejabat negara. Akan sulit untuk bersosialisasi bagi calon penantang petahana pada masa kampanye karena semua peralatan pelaksanaan kampanye sebagian besar dilaksanakan oleh KPU yang terancam terkena sanksi kampanye di luar jadwal. Dan jika Ahok tidak cuti akan sulit bagi masyarakat untuk membedakan apakah Ahok berkampanye sebagai calon petahana atau sebagai kepala yang aktif.

sumber: Okezone

KPU Uji Publik Dua Peraturan Pilkada Serentak

Pilkada serentak 2017 yang dilakukan di seluruh daerah di Indonesia dilakukan dengan menerapkan Peraturan KPU (PKPU) pada beberapa daerah khusus yang mempunyai kekhususan untuk memberikan kebutuhan daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan uji publik terhadap dua Peraturan KPU (PKPU) yang akan digunakan pada masa Pilkada Serentak pada 2017. Peraturan tersebut akan dilaksanakan pada lima daerah khusus antara lain Papua, Papua Barat, DIY, Jakarta, dan Aceh. Pemberlakuan peraturan di lima daerah ini disebabkan karena mekanisme pembentukan kepala daerah yang tidak ada kepala daerah seperti DYI.

Sebelumnya, KPU telah menggelar dua kali uji publik atas lima PKPU lain, pertama pada 14 Maret 2016 membahas draft PKPU program tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan menjadi PKPU Nomor 3 Tahun 2016. Serta pada 18 April 2016 menguji publikkan empat PKPU lain yaitu PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan, PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan, PKPU Nomor 7 tentang Kampanye serta PKPU Nomor 10 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Peraturan PKPU yang akan diuji, pertama adalah perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kedua, PKPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat.

Husni menyebutkan aturan kekhususan sangat penting diatur dalam PKPU, sebab KPU berpedoman pada undang-undang pembentukan provinsinya masing-masing dalam mengatur proses pemilihan kepala daerah.

KPU juga telah menggelar rapat terbuka uji publik rancangan perubahan PKPU tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih, serta PKPU tentang pemilihan di daerah otonomi khusus (otsus) bersama perwakilan partai politik, aktivis kepemiluan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepemiluan, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan perguruan tinggi serta masyarakat.

sumber: Okezone