“Teman Ahok” Kaji Aturan Dana Sumbangan untuk Kampanye Ahok

175244320160619-172231-1024x576780x390

Kelompok relawan “Teman Ahok” menyatakan bahwa hingga saat sekarang mereka masih menyusun mekanisme pengumpulan sumbangan untuk dana kampanye Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sebelumnya Ahok berencana meminta pendukungnya memberikan data KTP untuk memberikan sumbangan sebesar Rp 10.000 per orang. Dana yang terkumpul rencananya akan digunakan Ahok untuk kampanye pada Pilkada DKI 2017.

Juru bicara Teman Ahok, Singgih Widyastomo, mengatakan, pihaknya akan segera menyiapkan aturan terkait sumbangan tersebut. Mereka telah membicarakan terkait hal ini dengan Ahok dan mempersiapkan teknisnya.

Mengenai jumlah sumbangan yang diinginkan oleh Ahok, Singgih menyebutkan, pihaknya masih menghitung apakah jumlah sumbangan itu terlampau besar, kecil, atau sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk kampanye.

Ahok berencana meminta bantuan Teman Ahok yang telah mengumpulkan data satu juta KTP. Ia menginginkan setiap orang yang memberikan KTP dukungan itu juga memberikan uang sebesar Rp 10.000 sebagai sumbangan untuk dana kampanyenya.

Permintaan itu, kata Ahok, akan disampaikan melalui SMS. Ahok memperkirakan uang sumbangan itu akan terkumpul sebesar Rp 10 miliar.

Sumber: Kompas

PDIP Tak Dukung Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2017

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu (tengah) menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta,

Banyak yang kontra dengan kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama menjabat sebagai gubernur Jakarta. Untuk Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti Partai PDI Perjuangan telah menyatakan untuk tidak mendukung Ahok.

Hal ini diungkapkan oleh politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengindikasikan partainya tidak akan mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI Jakarta. Usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016), Masinton menyatakan bahwa Ahok sebaiknya konsisten dengan dukungan satu juta KTP, dan yakin maju secara independen.

Selain itu, anggota Komisi III DPR RI tersebut mengungkapkan, partainya masih mempunyai beberapa nama calon yang memang berkompeten untuk diusung di Pilgub DKI Jakarta selain Ahok. Kandidat tersebut diantaranya Budi Waseso, Risma, Djarot Saiful Hidayat, dan beberapa nama lainnya.

Masinton menambahkan nama-nama yang muncul dari usulan masyarakat selalu dipertimbangkan PDI Perjuangan termasuk Buwas, Risma,‎ dan lainnya. ‎Beberapa nama bakal Calon Gubernur DKI Jakarta saat ini sudah dikantongi oleh PDI Perjuangan. Namun, PDI Perjuangan masih akan melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya.

“Komunikasi dengan Gerindra sangat baik, bagus dan sedang menyamakan persepsi. Ibu Mega beliau memikirkan konsepsi negara yang lebih besar, dan beliau tetap memantau,” tukasnya.

sumber: Okezone

Ahok Canangkan Program Jakarta Smart City

ahok-tawarkan-jakarta-smart-city-ke-bawaslu-awasi-pilgubPemda DKI Jakarta dibawah komando Bapak Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok telah mencanangkan program Jakarta Smart City.

Jakarta Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas yang mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan berbagai sumber daya di dalam kota dengan lebih efektif-efisien demi memaksimalkan pelayanan publik, memberikan solusi penyelesaian masalah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berbagai perangkat pun sudah diluncurkan Pemda DKI untuk mencapai misi tersebut. Dalam hal informasi publik, Pemda DKI teah meluncurkan portal resmi jakarta.go.id, kanal YouTube resmi Pemprov DKI, serta application programming interface (API) bagi pengembang melalui api.jakarta.go.id

Prasetyo Andy Wicaksono, Head of Technology Jakarta Smart City dalam mengatakan ada lima hal yang menjadi fokus smart city di Jakarta. Kelima hal itu adalah environmet, living, mobility, governance, economy, dan people.

Pemda DKI pun sedang merancang sistem bina kependudukan yang terintegrasi dengan sistem Jakarta Smart City. Mereka telah melakukan rapat koordinasi yang nantinya akan diteruskan ke RT dan RW. Pemda DKI menyebutkan bagi pendatang baru harus tercatat di RT dan RW lalu masuk datanya ke Pemda DKI melalui Jakarta Smart City

Jika pendatang baru ini sudah masuk datanya ke Jakarta Smart City, mereka tidak diwajibkan memiliki KTP Jakarta. Namun jika mereka sudah melebihi satu tahun di Jakarta dan memiliki pekerjaan tetap maka sebaiknya memiliki KTP Jakarta. Oleh karena itu, pihaknya tidak ingin para pendatang baru ini diganjar dengan peraturan daerah yang melarang para pendatang baru di Jakarta.

sumber: NextDev